Dear Pembaca . kali ini adalah hasil salah satu Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang digunakan untuk penyelesaian study belajar Bahasa Indonesia kelas XI SMA. Mudah – mudahan bisa menjadi inspirasi para pembaca🙂 *langsung BAB 1 saja ya*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

”Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. – Charles “tremendeous” Jones

Pendidikan adalah kunci untuk memperbaiki pembangunan manusia. Dengan kata lain, pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan harus diprioritaskan di negara yang sedang berkembang, termasuk Negara Indonesia. Negeri ini pada dasarnya memiliki banyak sumber daya alam yang jika mampu dikelola dengan baik akan semakin memajukan dan membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Sudah menjadi rahasia umum jika Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia kini semakin tertinggal dari sebuah peradaban. Padahal, jika kita melihat potensi kekayaan alam yang ada dan diolah dengan baik, maka Indonesia bisa menjadi negara terkaya di Asia Tenggara dan jika demikian, seharusnya untuk negara sekaya Indonesia pendidikan sampai tamat sekolah menengah ‘digratiskan’.

Kenyataannya, pendidikan di Indonesia saat ini hampir tidak terjangkau. Banyak anak dari keluarga tidak mampu (miskin) yang tak memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan, bahkan pendidikan yang bermutu rendah sekalipun. Anak-anak yang dilahirkan sebagai anak guru honorer pun tidak mampu meneruskan pendidikannya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Ironis memang, orangtua yang memberi ilmunya untuk anak-anak lain agar lebih maju, sementara anaknya sendiri tidak bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi karena keterbatasan biaya atau rendahnya pendapatan orangtua.

Melihat pendidikan di Indonesia yang semakin terpuruk dibandingkan dengan Malaysia. Padahal dulu, banyak warga Malaysia yang datang ke Indonesia untuk belajar serta banyak pula tenaga pengajar dari Indonesia yang diminta datang ke Malaysia untuk mengajar. Sekarang, pendidikan di Malaysia maju pesat dan pendidikan Indonesia sebaliknya.

Agaknya, pelaksanaan wajib belajar di negeri ini hanyalah slogan yang selalu didengung-dengungkan. Akibatnya, pendidikan tidak dapat dinikmati secara merata atau dengan kata lain hanya orang-orang kaya saja yang dapat menikmati pendidikan dari tingkat terbawah sampai tingkat paling tinggi. Jika itu terjadi, tentu negeri ini akan dihuni golongan kaya dan terdidik yang akan membentuk kelas tersendiri dalam masyarakat. Di lain pihak akan terdapat keluarga miskin dan tidak terdidik yang merupakan golongan terbesar di negeri ini.

Pendidikan gratis merupakan konsep yang amat populis. Bila benar-benar dijalankan, pasti akan membawa popularitas tersendiri bagi pemimpin yang berani menjalankannya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin memahami dan menganalisis  beberapa pengaruh pendidikan gratis terhadap proses pembelajaran serta mencari solusi dengan berbagai upaya. Dan dari permasalahan yang penulis angkat dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul ”Pengaruh Pendidikan Gratis terhadap proses pembelajaran di SMAN 2 Bengkulu”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka yang dapat menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

  1. Apa kah tujuan dicanangkannya pendidikan gratis di kota bengkulu ?
  2. Bagaimana pengaruh program pendidikan  gratis terhadap salah satu sekolah favorite di kota bengkulu, yaitu SMAN 2 Bengkulu ?
  3. Apakah program pendidikan gratis yang diadakan oleh pemerintah ini dapat sesuai dengan pelaksanaan di lapangan ?
  4. Bagaimana pengaruh program pendidikan gratis yang tampak terhadap proses pembelajaran sekolah ?
  5. Apakah ada kendala yang di hadapi terhadap program pendidikan gratis baik secara hak dan kewajibannya ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan karya tulis ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

1.3.1 Tujuan Umum

Penulisan karya tulis ini bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat :

  1. Informasi lebih lanjut akan potensi program yang telah diadakan oleh pemerintah tentang pendidikan gratis yang dilaksanakan di berbagai sekolah.
  2. Seluk beluk dampak dan akibat dari pelaksanaan program pendidikan gratis terhadap perencanaan yang telah di canangkan sekolah.
  3. Salah satu upaya solusi terhadap masalah pendidikan.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulian karya ilmiah ini adalah untuk menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah yang diadakan oleh Guru Pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul “Pengaruh Pendidikan Gratis terhadap proses pembelajaran di SMAN 2 bengkulu”.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis ini memiliki beberapa manfaat, antara lain:

  1. Memberikan penyuluhan dan kepedulian dari orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini.
  2. Memberikan Salah satu argumen terhadap pembahasan masalah pendidikan gratis.
  3. Memberikan Informasi akan pentingnya program pendidikan gratis untuk di jalankan. Namun, tetap mengingat dampak dan akibat yang timbul terhadap pelaksanaan program tersebut.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Pengamatan yang penulis lakukan dalam penulisan Karya Tulis ini ruang lingkupnya terbatas pada propinsi bengkulu, tepatnya pada salah satu sekolah yang telah menjalani atau menerapkan masa program pendidikan gratis tersebut, yaitu di SMAN 2 Kota bengkulu. Salah satu SMA yang terdapat di Kota Bengkulu ini telah melalukan masa percobaan pendidikan gratis ini selama ± satu semester di tahun pelajaran 2008/2009. maka apabila program pendidikan gratis ini berjalan lancar (dalam proses belajar mengajar), maka program ini pun dapat dilanjutkan di tahun berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Menarik makna dari kata ‘gratis’ yang memiliki makna tidak membayar, tidak dibebankan bea alias bebas pungutan. Dengan demikian, apabila ditambah dengan pendidikan gratis maka akan terbentuk makna masyarakat bebas menentukan sekolah manapun karena tidak ada pungutan sepeser pun, masyarakat tidak dibebani biaya apapun untuk bisa menikmati pendidikan yang berkualitas.

Jika untuk semua kegiatan itu masih dipungut biaya maka kita tidak bisa mengatakan bahwa program pendidikan itu gratis. Sebab gratis untuk pendidikan saat ini masih terlalu absurb, samar-samar bahkan hanya sebuah fenomena, jauh dari makna riil gratis itu sendiri.

Meskipun sekolah dengan pungutan biaya gratis itu masih dalam bentuk program yang menggiurkan namun dapat dijadikan pengharapan bagi rakyat yang haus pendidikan, lapar pengetahuan, dan minim dalam pembiayaan. Intinya sekolah gratis menjadi harapan bila sang pemimpin terpilih kelak benar-benar bisa membuktikannya dengan kategori gratis disegala hal, kecuali baju seragam (tidak termasuk baju wajib sekolah), sepatu, tas serta alat-alat tulis plus tidak ada iuran komite yang memberatkan.

Dengan demikian sekolah dengan biaya gratis yang dicanangkan tersebut bisa dikatakan mampu mendongkrak jumlah peserta didik dan juga bisa mengurangi jumlah putus sekolah yang diakibatkan biaya membengkak ditahun-tahun terakhir pendidikan. Kemungkinan lainnya juga bisa meningkatkan sumber daya manusia yang handal sebagai akibat setiap warga diberikan akses pendidikan yang sama (sama-sama gratis) dan pendidikan yang berkualitas tentunya.

Menurut UU no.20 tahun 2003

Yang perlu digratiskan biaya pendidikan itu adalah terutama teruntuk pada masyarakat miskin dan anak yatim yang secara materil tidak mampu, sebab jika semua masyarakat diberikan pendidikan gratis, akan menghilangkan tanggung jawab terhadap pendidikan sehingga warga tidak serius mengikuti pendidikan tersebut, karena menganggap tak perlu biaya untuk bersekolah “ pendidikan itu tidak akan berjalan efektif jika diberikan gratis dan semua penyelenggaraan serta masalah pendidikan ditanggung pemerintah saja”. Langkah terbaik yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan orang tua siswa dan masyarakat mengelola pendidikan dan diberlakukannya subsidi silang, dimana warga yang mampu memberikan biaya pendidikan lebih untuk menutupi ketidak mampuan warga miskin. Pendidikan murah, tetapi berkualitas.

Wacana pendidikan gratis bertujuan untuk membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses pendidikan. Sebab masalah pokok pendidikan kita saat ini bukan hanya kualitasnya yang rendah tapi juga rendahnya jumlah mereka yang mampu bersekolah.

Saat ini, melalui UU Sisdiknas no. 20 tahun 2003, pemerintah berupaya menerapkan sistem Badan Hukum Pendidikan (BHP) bagi setiap satuan pendidikan. Semangat RUU BHP adalah otonomi satuan pendidikan yang berarti menyerahkan tanggung jawab pendidikan kepada masyarakat. Termasuk pembiayaannya. Tentunya, ini bertolak belakang dengan semangat pendidikan gratis yang ditawarkan oleh gubernur terpilih.

Salah satu tujuan pelaksanaan pendidikan gratis adalah untuk memenuhi janji kepada konstituen yang selama kampanye (legislatif maupun eksekutif) dijanjikan akan mendapat pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Sekaligus memenuhi amanat UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2.2 Hipotesis

Dikatakan bahwa, bila pendidikan gratis 100 pesen, maka mutu pendidikan Kota Bengkulu tidak akan tercapai. “Pemkot tidak bisa menjamin mutu dan kedisiplinan guru jika sekolah benar-benar gratis. Agar Bengkulu Kota Pelajar dapat tercapai, mutu pendidikan dan biaya haruslah berbanding lurus. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama-sama, antara pemerintah, sekolah dan orang tua,”.

Seperti diberitakan, penerapan program pendidikan gratis mengakibatkan sejumlah sekolah kewalahan menalangi dana operasional. Itu dikarenakan, pihak sekolah dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun. Sementara di sisi lain, Pemkot hanya memberi subsidi kepada siswa. Di APBD Kota tahun 2008, anggaran pendidikan gratis dialokasikan sebesar Rp 174,3 miliar.

2.3 Argumen

“konsep pendidikan gratis mungkin tidak menarik karena langsung diasosiasikan/dipersepsi sebagai sekolah tidak bermutu. Mereka khawatir pendidikan gratis akan memerosotkan mutu pendidikan, sehingga mereka memilih tetap membayar mahal asal kualitasnya terjamin.”

“kekhawatiran pendidikan gratis akan membuat sekolah mundur (down grade) karena dana dari pemerintah tidak cukup. Karena itu, mereka berharap agar tetap diberi kebebasan menerima dana dari masyarakat. Masalahnya, konsep “menerima” itu tidak jelas. Hukumnya wajib atau sukarela, sehingga dikhawatirkan membuka peluang penyimpangan seperti selama ini.”

“Namun, konsep pendidikan gratis jelas amat menarik karena memberi akses lebih besar kepada mereka untuk bersekolah. Anak-anak miskin di kota dan desa, yang selama ini tidak bersekolah atau drop-out (DO) karena hambatan biaya, akan bisa bersekolah tanpa harus bayar karena semua biaya ditanggung negara.”

“Dengan kata lain, kebijakan pendidikan gratis akan disambut gembira oleh 70 persen penduduk Indonesia. Pemerintah dapat menjalankan pendidikan gratis secara ketat. Tetapi, kebijakan itu dapat bersifat opsional. Mereka diberi hak yang sama, tetapi bila merasa kurang dapat memungut dari masyarakat sejauh sifatnya sukarela. Yang menjadi masalah, di sekolah-sekolah yang mayoritas dimasuki kelompok pertama, ada pula orang miskin.”

BAB  III

METODOLOGI PENULISAN

1.1   Sumber Data

  1. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data penelitian (responden).
  2. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, artinya data sudah dalam bentuk jadi.

Penulis memperoleh data penelitian dengan menggunakan data sekunder, beberapa data yang telah jadi untuk dikutipkan dalam karya tulis ini dan sebagai acuan untuk membantu dalam perolehan penjelasan dan identifikasi terhadap instansi.

1.2   Data Penelitian

Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, Provinsi Bengkulu, mulai tahun 2008 ini membebaskan beberapa anggaran biaya, salah satunya adalah anggaran biaya pendidikan bagi warganya.

Bahkan perhatian Pemkot Bengkulu tidak hanya pada  bidang tersebut, melainkan juga memberi perhatian besar kepada perekonomian kerakyatan.

Pendidikan dan kesehatan gratis ini merupakan wujud dari janji pasangan Walikota/Wakil Walikota, Achmad Kanedi dan Edison Simbolon, pada saat kampanye Pilkada Kota beberapa waktu lalu. Namun semua ini dipastikan belum dapat memuaskan semua lapisan masyarakat kota ini.

Seperti dikatakan Walikota Bengkulu, Achmad Kanedi, pada acara silaturrahmi dengan kalangan Pers dan para Dai di Bengkulu, Kamis (10/4) pagi. Untuk bidang pendidikan Pemkot baru bisa merealisasikan anggaran pendidikan sebesar Rp174,3 M dari anggaran APBD sebesar Rp450 M atau 29 persen dari APBD.

Kanedi mengatakan, yang dimaksud pendidikan gratis, seluruh siswa di sekolah negeri program reguler dari tingkat SDN/MIN, SMPN/MTsN, SMA/MAN, SMKN dan SLBN, dibebaskan dari biaya investasi dan operasional sekolah. Sedangkan untuk swasta, hanya diberi biaya investasi berupa buku.

Begitu pula dengan biaya yang selama ini dibebankan kepada masyarakat, seperti Tunjangan Kepala Sekola, Wakil Kepala Sekolah, Wali Kelas, Kepala TU, Pengelola Labor dan Perpustakaan, Pembina Ekstra Kurikuler, Insentif Pendidikan dan Biaya Operasional Sekolah, dibebankan kepada APBD Kota Bengkulu.

Kreteria siswa yang dibebaskan dari biaya atau sekolah gratis, siswa putera warga Kota Bengkulu, terdaftar sebelum tahun 2007/2008 dan siswa yang tamatan 2007/2008 melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di sekolah negeri, kata Kanedi sembari berharap agar masyarakat tidak kebablasan menerjemahkan pendidikan gratis tersebut.

Dikatakan Yunan, bila pendidikan gratis 100 pesen, maka mutu pendidikan Kota Bengkulu tidak akan tercapai. “Saya tidak bisa menjamin mutu dan kedisiplinan guru jika sekolah benar-benar gratis. Agar Bengkulu Kota Pelajar dapat tercapai, mutu pendidikan dan biaya haruslah berbanding lurus. Karena pendidikan merupakan tanggung jawab bersama-sama, antara pemerintah, sekolah dan orang tua,” pungkas Sekretaris I PGRI Provinsi ini.

Meski pemerintah pusat tidak mampu memenuhi amanat konstitusi soal anggaran pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN), Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berani mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp 450 miliar atau 29 persen dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2008. Jumlah itu meningkat dibanding tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencapai Rp 174,5 miliar.

Wali Kota Bengkulu, Ahmad Kanedi kepada SP, di Bengkulu, Kamis (10/4) mengatakan, dana sektor pendidikan yang dialokasi di APBD sebanyak itu, akan digunakan untuk merealisasikan program pendidikan gratis bagi warga Kota Bengkulu di semua jenjang pendidikan. Selain itu, untuk menyukseskan program Bengkulu Kota Pelajar (BKP) yang dicanangkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo beberapa tahun lalu.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Pengaruh Program Pendidikan Gratis

Terdapat beberapa pengaruh antara program pendidikan gratis terhadap proses pembelajaran SMAN 2 Kota bengkulu, ada pengaruh positive dan negative.

a. Pengaruh Positif;

  1. Orang tua / wali murid  yang kurang mampu terasa terbantu tentu karena adanya program pendidikan gratis ini.
  2. Pengefektifan jumlah pengeluaran anggaran terhadap perencanaan kegiatan intra sekolah.
  3. Adanya pembatasan terhadap pemungutan biaya yang berasal dari murid untuk anggaran sekolah.

b. Pengaruh Negatif;

1.  Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan ekstrakurikuler dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah akan terhambat, dikarenakan kurangnya pasokan anggaran dana sekolah, terutama anggaran dana OSIS yang sangat dominan. Jika pada masa sebelum adanya program pendidikan gratis, pemasukan dana setiap bulan adalah berkisar ± Rp 12-13 juta per bulan. Namun, setelah diberlakukannya masa pendidikan gratis, maka anggaran dana menjadi ± Rp 15 juta per tahun.

2.  Kegiatan Siswa intra sekolah akan berjalan lambat, Pendidikan gratis ini adalah kendala yang menyangkut tentang dana operasional sekolah.

3.  Tidak ada keleluasaan dsekolah dalam melakukan pemungutan dana para siswa, padahal adakalanya berguna dalam kegiatan bersama

4.  Dalam proses belajar-mengajar, kegiatan menjadi kurang lancer, dikarenakan kurang nya dana.

5.  Fasilitas  dan fasilitator sekolah menjadi berkurang efektif; contohnya, Para guru menjadi malas untuk memberikan pengajaran, maka akan berakibat langsung pada murid yang menjadi terbengkalai.

6.  Jika ada perlombaan, maka siswa akan menanggung sendiri pembiayaannya.

4.2 Solusi terhadap Program Pendidikan Gratis

Salah satu solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan biaya pendidikan, yaitu dengan memberlakukan subsidi silang, pemberian dana BOS, dan Bantuan pemerintah.

“Bagi orang tua siswa yang mampu dilebihkan uang sekolahnya untuk menutupi biaya sekolah warga kurang mampu. Solusi ini lebih baik daripada mengratiskan semua biaya pendidikan. Sebab gratis pendidikan ini tidak mendidik dan menghilangkan tanggung jawab orang tua sebagai salah satu penunjang pendidikan”

Untuk memberikan pelayanan gratis terhadap semua warga tentu membutuhkan anggaran yang besar, terutama disektor pendidikan. Sebab hingga saat ini belum jelas konsep pendidikan gratis yang diajukan sebagian kalangan masyarakat.

“Disamping subsidi silang, Pemkot juga dapat memberikan bantuan pakaian sekolah dan buku pelajaran terhadap warga miskin ”

Lebih lanjut dikatakan dengan adanya subsidi silang diberlakukan di sekolah diharapkan permasalahan biaya pendidikan tidak terjadi lagi dan tidak ada lagi terdengar keluhan orang tua terkait besarnya pungutan biaya pelaksanaan pendidikan di sekolah.

Disamping itu program subsidi silang ini sebagai bentuk keikutsertaan masyarakat dalam membangun pendidikan. Sebab pilar penyelenggaraan pendidikan itu tidak terlepas dari unsur pemerintah, pihak sekolah dan masyarakat.

“Jika salah satu dari tiga unsur penyelenggaran pendidikan itu tidak ada maka pendidikan tidak akan berjalan efektif. Selama ini lebih dominan pendidikan itu diselenggarakan pemerintah dan semua permasalahan diserahkan kepada pemerintah. Seharusnya unsur masyarakat juga turut membangun dan membantu penyelenggaraan pendidikan. Dan salah satu solusi terbaik dengan subsidi silang”

“Prioritas dana BOS diberikan kepada sekolah dengan standar sedang, miskin, dan amat miskin, tetapi secara prinsip semua sekolah memperoleh hak yang sama.”

Bagi sekolah-sekolah di desa, BOS sebesar itu amat berarti dan dapat menggantikan seluruh pungutan, sehingga murid betul-betul tidak perlu membayar, baik untuk pendaftaran sebagai murid baru, pembelian buku wajib dan penunjang, uang ujian, ulangan umum, pemeliharaan sekolah, dan honor guru.

Bengkulu

“subsidi pendidikan gratis, diberikan kepada setiap pelajar yang ada di Kota Bengkulu tanpa terkecuali apakah dia berasal dari keluarga kaya atau miskin. “Sepanjang yang bersangkutan adalah warga Kota Bengkulu dia berhak mendapatkan dana subsidi pendidikan gratis. Pemkot Bengkulu tetap mengutamakan siswa yang berasal dari keluarga miskin dan memiliki otak yang cerdas untuk mendapatkan dana subsidi pendidikan gratis tersebut. Hal ini dilakukan agar anak-anak dari kalangan keluarga tidak mampu tetap bisa bersekolah minimal sampai ke tingkat sekolah menengah atas (SMA).

“Pemkot tidak menginginkan ada anak dari keluarga miskin di Kota Bengkulu tidak bersekolah karena orangtuanya tidak mampu membiayai. Karena itu, anggaran pendidikan di Kota Bengkulu kita alokasikan di APBD sebesar 29 persen dari total APBD. Alokasi ini melebihi standar nasional yang hanya 20 persen,”

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Jadi, pelaksanaan pendidikan gratis tanpa dukungan pembenahan mekanisme pencairan anggaran oleh Departemen Keuangan bisa gagal dan yang disalahkan adalah konsep gratisnya sendiri. Padahal, letak persoalannya ada pada bidang lain.

Selain dukungan Departemen Keuangan, program ini juga akan gagal bila tidak konsisten. Agar konsisten maka tidak boleh dibuka celah sedikit pun untuk terjadinya penyimpangan. Kata-kata “gratis, tetapi boleh menerima dana dari masyarakat” merupakan kata bersayap yang akan menyebabkan program ini gagal.

Karena itu, harus ada pedoman jelas, sekolah mana yang boleh memungut biaya tambahan dan mana yang tidak serta adanya batasan sekolah agar wali siswa mengatahui hak dan kewajibannya serta jelas mana yang boleh dan tidak. Seperti terjadi di Bogota, Kolombia, sekolah-sekolah miskin sungguh gratis, tetapi untuk orang kaya harus membayar mahal.

5.2 Saran / Kepustakaan

Jika pemerintah patuh pada konstitusi yaitu merealisasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN/APBD, janji pendidikan gratis bisa saja terwujud. Saat ini saja baru sekitar 9,1% persen saja yang terealisasi. Artinya belum cukup setengah dari yang diamanahkan undang-undang.

Untuk mendukung itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sumber pendapatan. Penarikan pajak oleh pemerintah selama ini terkesan tidak optimal hanya sekian persen saja yang lari ke kas negara dari total pajak yang seharusnya diterima.

Selain itu, dibutuhkan keikhlasan dari pemerintah terpilih untuk melakukan penghematan biaya. Terutama biaya-biaya yang tidak siginifikan manfaatnya seperti anggaran untuk pejabat pemerintah. Mengingat pemborosan biaya lebih banyak pada urusan adimistrasi ketimbang yang riil untuk masyarakat. Efisiensi anggaran bisa terlaksana jika semua berkomiitmen untuk itu

Sebagai suatu kebijakan, pendidikan gratis sejatinya disamping ditujukan untuk memecahkan masalah-masalah pendidikan yang telah ada selama ini, juga ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal standar mutu pendidikan. Kedua tujuan ini harus mampu dijawab habis dalam program pendidikan gratis.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.harianrakyatbengkulu.com/ver2/mod.php/

http://bengkuluekspress.com/ver2/

http://alexnoerdin.net/index.php/

http://www.radarbanten.com/mod.php/

http://satriadharma.com/index.php/

http://dickyrahardi.blogspot.com/2007/07/kemungkinan-pendidikan-gratis.html

http://www.duaberita.com/main/artikel-dua/pendidikan/168-mengintip-pendidikan-gratis-di-pangkep-1.html

http://spiritentete.blogspot.com/2008/10/pendidikan-gratis-jangan-korbankan-mutu.html

LAMPIRAN PERINCIAN

A. Subsidi penddidikan gratis per bulan

Subsidi pendidikan gratis yang diterima sekolah rinciannya tingkat SDN sebesar Rp 15.000/siswa/bulan, tingkat MI sebesar Rp 10.000/siswa/bulan, tingkat SMPN sebesar Rp 20.000/siswa/bulan, tingkat MAN sebesar Rp 20.000/siswa/bulan, MTsN sebesar Rp 15.000/siswa/bulan, SMAN sebesar Rp 75.000/siswa/bulan, MAN sebesar Rp 50.000/siswa/bulan dan SMKN sebesar Rp 100.000/siswa/bulan.

Sedangkan untuk sekolah swasta, besar subsidi diberikan untuk SD/MI sebesar Rp 10.000/siswa/bulan, tingkat SMP/MTs sebesar Rp 15.000/siswa/bulan dan tingkat SMA/MA/SMK sebesar Rp 25.000/siswa/bulan.

Saat ini di Kota Bengkulu terdapat 10 SMA Negeri, 13 SMA swasta, 2 MA Negeri, 5 SMK Negeri, 3 MA Swasta dan 12 SMK Swasta.

B. Subsidi pendidikan gratis per tahun

Sekolah Jumlah siswa Dana Siswa/bulan Subsidi/Bulan Subsidi/Tahun

A.Negeri

1. SD 33.065 Rp15.000 Rp495.975.000 Rp5.951.700.000

2. MI 650 Rp10.000 Rp6.500.000 Rp78.000.000

3. SMP 13.547 Rp20.000 Rp270.940.000 Rp 3.251.280.000

4. MTs 932 Rp15.000 Rp13.980.000 Rp167.760.000

5. SMA 6.302 Rp75.000 Rp472.650.000 Rp5.671.800.000

6. MA 1.254 Rp50.000 Rp62.700.000 Rp752.400.000

7. SMK 3993 Rp100.000 Rp399.300.000 Rp4.791.600.000

B.Swasta

1. SD 2.532 Rp10.000 Rp25.320.000 Rp303.840.000

2. MI 844 Rp10.000 Rp8.400.000 Rp101.280.000

3. SMP 1.673 Rp15.000 Rp25.095.000 Rp301.140.000

4. MTs 458 Rp15.000 Rp 6.870.000 Rp82.440.000

5. SMA 4.134 Rp25.000 Rp103.350.000 Rp1.240.200.000

6. MA 243 Rp25.000 Rp6.075.000 Rp72.900.000

7. SMK 3.021 Rp25.000 Rp75.525.000 Rp 906.300.000

C.TOTAL SUBSIDI PERTAHUN Rp23.581.440.000

Terimakasih🙂